Rakyat Melawan Oligarki : Tarik TNI-Polri dari Papua dan Bebaskan 22 Aktivis Pejuang HAM

Makassar, Cakrawalaide.com – Sekitar delapan ratusan orang dari elemen mahasiswa berbagai kampus, pelajar, dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Rakyat Melawan Oligarki (RMO) tumpah ruah di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, mereka berunjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Senin, (28/10).

Dalam aksi ini, menurut Humas aliansi, selain menolak beberapa rancangan dan revisi Undang-Undang yang dinilai tidak prorakyat dan mendorong pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RMO juga menyuarakan isu terkait kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, serta menuntut pemerintah untuk segera menarik TNI-Polri dari Papua.

Salah satu massa aksi mengangkat poster Veronica Koman – Foto by : Titik Temu

Lanjut, status tersangka atas tuduhan makar dengan Pasal 106 dan 110 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenakan terhadap aktivis-aktivis politik Papua harus dicabut.

“Kami menuntut dibebaskannya 22 aktivis tahanan politik Papua, termasuk Surya Anta dan kawan-kawan lain tanpa syarat apapun,” ujar Arin selaku Humas aliansi.

Juga menurut Humas, Arin, kriminalisasi terhadap mereka yang memiliki pandangan politik berbeda dan hanya diutarakan secara damai adalah bukti bahwa kualitas demokrasi di Indonesia semakin merosot.

“Mereka itu pejuang HAM, dalam UU juga sudah dijamin mengenai kebebasan berpendapat di muka umum. Mereka hanya menyampaikan aspirasi, berbicara mengenai pandangan politiknya yang berbeda lalu dijerat pasal makar,” ungkapnya.

Sementara itu, salah satu orator dalam orasinya menilai bahwa pemerintah hari ini anti demokrasi karena tak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK meski sudah ada 5 orang rakyat meregang nyawa dan lainnya mengalami luka-luka karena direpresif oleh aparat kepolisian.

“Ketika gerakan rakyat mulai tanggal 24 hingga 30 Oktober menuntut dikeluarkannya Perpu tentang KPK, itu tidak membuat Jokowi bergeming,” pekik Amri.

Tambahnya, Jokowi pun telah melanggar janjinya sendiri untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di Papua dan masa lalu.

“Berbagai kasus pelanggaran HAM hingga hari ini, itu belum ada titik terangnya. Duduknya beberapa menteri yang berasal dari TNI dan Polri, itu menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowidodo anti terhadap demokrasi,” tandasnya.

Ketika mulai terdengar tanda memasuki waktu magrib, jendral lapangan mulai membacakan pernyataan sikap Rakyat Melawan Oligarki, setelahnya massa aksi pun bubar dengan tertib.

Penulis : Cuncung

Editor : Pade Salay

Related Posts

Leave A Comment