Protes Pemotongan BPP Rp300 Ribu, AMU Hadang Rektor UMI Hingga Aksi Bakar Lilin Depan Kampus

Penulis: Mansyur

Makassar, Cakrawalaide.com – Aliansi Mahasiswa UMI kembali melakukan aksi protes terkait kebijakan pemotongan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) senilai Rp 300.000 untuk semester gasal, di halaman Gedung Rektorat Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jl Urip Sumoharjo.

Sejak siang, puluhan massa aksi sebagai perwakilan dari 7 lembaga mahasiswa telah berdemonstrasi, dengan membawa spanduk bertuliskan, “Rektor Dicari Mahasiswa: Subsidi Rp 300.000 Bukan Solusi”, Rabu (29/07/2020).

Menurut Humas aliansi, Rafi, mengatakan belum ada kebijakan dari Rektor UMI selama pandemi yang bersifat adil dan bisa diterima oleh seluruh mahasiswa.

“Krisis ekonomi dampak pandemi mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam membayar BPP, tetapi pihak universitas hanya memberi pemotongan Rp 300 ribu bagi keseluruhan, sedangkan besar biaya BPP tiap-tiap fakultas itu berbeda. Ada yang empat jutaan, lima, dan bahkan puluhan juta,” ujar Rafi.

Aksi Aliansi Mahasiswa UMI di halaman Gedung Rektorat, Jl Urip Sumoharjo, Rabu (29/07)

Lebih lanjut, Rafi, menjelaskan bahwa aksi kali ini bertujuan untuk menemui pimpinan kampus, Prof Basri Modding, agar bisa menyerahkan laporan hasil kajian Aliansi Mahasiswa UMI dan mengajaknya berdialog.

Rafi menuturkan, dalam naskah kajian itu berisi empat bagian, yakni latar belakang dan paparan kondisi krisis sosial-ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Kedua, mengenai analisis terhadap kebijakan UMI serta hasil riset kemampuan mahasiswa membayar BPP. Bagian selanjutnya menguraikan dari mana saja sumber-sumber dana universitas dan sikap tidak transparan kampus dalam pengelolaan anggaran. Serta terakhir menjabarkan kesimpulan dan tuntutan mahasiswa.

[Baca juga http://tiny.cc/KajianBPPUMI ]

“Jadi tujuan aksi kami sederhana sebenarnya. Kami hanya ingin menemui rektor dan menyerahkan hasil kajian berisi bantahan-bantahan akademis mengenai kebijakan kampus selama pandemi, kita mau tahu apa alasannya memutuskan pemotongan Rp300 ribu itu yang bahkan tidak menutupi biaya selama kuliah daring. Kemudian menyampaikan apa yang menjadi tuntutan kami,” tuturnya.

Dari pantauan Cakrawalaide, sejak 14.00 Wita aksi berlangsung dan sempat ada jeda, lalu berlanjut kembali usai salat Asar. Akan tetapi, Rektor belum juga menemui mahasiswa. Hingga akhirnya kepala bagian keamanan menemui massa aksi untuk negosiasi.

“Saya mewakili rektor kita untuk menerima aspirasi adinda-adinda semua,” kata Syamsir.

Namun, keputusan aliansi tetap ingin menemui rektor dan menyerahkan hasil analisis mereka secara langsung.

Menjelang magrib, massa aksi tetap bertahan di halaman menara UMI. Hingga akhirnya Rektor hendak pulang, tapi dihadang mahasiswa, tepat di depan pintu utama Gedung Rektorat.

Tanpa tedeng aling-aling Rektor UMI, Basri Modding memaparkan apa yang menurutnya sebagai solusi bagi mahasiswa di tengah pandemi ini.

“Begini, bagi yang tidak punya uang bisa dicicil. Yang tidak bisa membayar, bisa tunda dulu: cuti. Kalau tidak mau cuti, minta surat. Kita kasi surat izin, silahkan mau pindah ke mana. Silahkan!” Singkat pimpinan UMI itu tanpa membaca hasil kajian yang telah diserahkan oleh aliansi mahasiswa UMI dan bergegas menaiki mobilnya untuk pulang.

Ekspresi Rektor UMI, Basri Modding saat dihadang mahasiswa dan diajak berdialog.

Mendengar komentar dari Rektor, mahasiswa kecewa lantaran upaya yang ditempuh belum menemui hasil.

Meski begitu, Aliansi Mahasiswa UMI tetap melanjutkan aksi unjuk rasa, kali ini sedikit bergeser ke depan gerbang kampus UMI pada malam harinya, yakni dengan membakar lilin.

“Kami sebagai mahasiswa UMI merasa tidak dihiraukan oleh rektor, kami cuma mau dialog, kami akan terus di sini, akan ada aksi – aksi lanjutan, aksi bakar lilin ini adalah aksi simbolis yang menandakan matinya keadilan,” tegas jendral lapangan.

Adapun yang menjadi tuntutan Aliansi Mahasiswa UMI, yaitu:

1.Gratiskan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Selama Pandemi;
2.Buka Transparansi Anggaran Kampus;
3.Segera Evaluasi Kuliah Daring yang Tidak Efektif;
4.Penuhi Hak-Hak Tenaga Pengajar, Staff, Tenaga Kebersihan dan Keamanan Selama Pandemi;
5.Wujudkan Demokratisasi Kampus.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: