Gerakan Mahasiswa Teknik Menolak Intervensi Terhadap LEMA dan Larangan Aktivitas Malam

Oleh : Hasan Solihin

Makassar, Cakrawalaide.com – Puluhan mahasiswa Fakultas Teknik (FT) yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Teknik menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik dalam kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jl. Urip Sumoharjo, Selasa (14/1/2020).

Sambil membawa spanduk bertuliskan “Tolak Intervensi Birokrasi Terhadap Lembaga Mahasiswa”, peserta aksi silih berganti menyampaikan orasi ilmiah.

Aksi tersebut menurut Koordinator Lapangan (Korlap), Riki Setiawan dilandasi atas kondisi Lembaga Mahasiswa (Lema) yang kian hari makin dikekang oleh birokrasi FT.

“Kian hari lembaga kemahasiswaan, makin dicekik. Birokrasi turut ikut campur, mengekang kebebasan berekspresi dan berpikir mahasiswanya,” ujar Riki.

Padahal menurutnya, antara Lema dan birokrasi kampus tidak ada garis komando. Namun, hanyalah jalur koordinasi, sebagaimana diatur dalam Permendikbud RI No.155 Tahun 1999 tentang pedoman organisasi kemahasiswaan. Begitupun dalam Statuta UMI.

“Dalam Pasal 140 ayat 2, berbunyi ‘Organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada mahasiswa’. Maka dari itu, birokrasi tidak dibenarkan melakukan intervensi dan memberikan ruang sebesar-besarnya bagi mahasiswa untuk menjalankan roda organisasi mahasiswa,” jelas Riki.

Sementara itu, Syaifullah Syahda, Ketua Senat Mahasiswa FT-UMI menerangkan beberapa tindakan birokrasi fakultas yang dianggap mengintervensi Lema yang ada di lingkup FT.

“Jadi intervensi yang dilakukan oleh birokrasi, itu mulai dari sistem kelembagaan. Sistem kelembagaan yang seharusnya kita dapatkan sebagai seorang mahasiswa adalah bagaimana dari, oleh, dan untuk mahasiswa, tapi kenyataanya malah birokrasi mau mengambil alih,” terang Ullah sapaan akrabnya.

“Kriteria calon ketua dalam AD/ART KABAMAFATEK itu sudah diatur dan itu dibuat oleh mahasiswa sendiri. Syarat menjadi ketua tentu tidak bisa disandingkan dengan buku saku buatan birokrasi universitas,” tambahnya.

Selain itu menurut Ullah, birokrasi FT membatasi mahasiswa dalam menggunakan fasilitas untuk berkegiatan, seperti ruang kelas maupun aula dengan dalih karena dilakukan saat malam hari. Padahal dalam UU Perguruan Tinggi No. 12 Tahun 2012, kampus memiliki kewajiban bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana, serta dana untuk mendukung proses perkuliahan dan kegiatan organisasi mahasiswa.

“Ada beberapa kasus yang terjadi, khususnya di Fakultas Teknik. Teman-teman yang kemudian ingin menggunakan aula maupun ruang kelas untuk dijadikan wadah berorganisasi dan berdiskusi, malah ditolak mentah-mentah oleh birokrasi fakultas,” ungkap Ketua Senat Mahasiswa FT-UMI periode 2019-2020 tersebut.

“Maka dari itu, salah satu tuntutan kami yakni hapus larangan aktivitas malam di kampus karena sangat membatasi mahasiswa,” lanjutnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Kusno Kamil selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FT-UMI, menyatakan demonstrasi itu hanyalah hal biasa dan sudah menjadi dinamika kemahasiswaan.

“Selama tetap dalam koridor aturan universitas, itu saja. Biasa itu, dinamika kemahasiswaan,” katanya.

Menurutnya, hal yang dianggap oleh mahasiswa sebagai intervensi terhadap lembaga kemahasiswaan keliru.

“Hanya bagaimana supaya kegiatan lembaga kemahasiswaan ikuti aturan universitas (buku saku),” pungkasnya.

 

Editor : Chung

Related Posts

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: