Gerak Makassar Sebut RUU Ciptaker Lebih Berbahaya dari Produk Hukum Kolonial

Penulis: Mansyur

Makassar, Cakrawalaide.com – Sejumlah organisasi buruh dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat (Gerak) Makassar, menilai rancangan undang-undang (RUU) Cipta Kerja lebih berbahaya dari produk hukum zaman kolonial.

Lantaran itu, mereka menggelar aksi “Tolak Omnibus Law” depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (14/8/2020).

“Kita tahu bagaimana perjuangan para pahlawan kemerdekaan untuk lepas dari  penjajahan kolonialisme. Kebijakan-kebijakan agraria sejak zaman kolonial itu justru akan dikalahkan dalam Omnibus Law,” ujar Rizky Angriana Arimbi selaku  koordinator KPA wilayah Sulsel.

Dalam Omnibus Law, lanjut Rizky, hak guna usaha (HGU) serta hak guna bangunan (HGB) akan diatur hingga 90 tahun, kontrak karya pertambangan tidak ada lagi batasan wilayah, tidak ada lagi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) demi mempermudah pembukaan lahan bagi investasi asing, sehingga akan merampas hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat serupa di Masamba, Luwu Utara.

“Kita lihat bagaimana hari ini rakyat Masamba Luwu Utara, hancur sehancur-hancurnya. Rakyat merasakan penderitaan karena kerusakan lingkungan dan bencana alam yang luar biasa. Dieksploitasi di wilayah hulu dan hilir oleh tambang dan perusahaan sawit,” pekiknya.

Dalam RUU Cipta Kerja yang terdiri dari 15 Bab dan 174 Pasal yang diajukan pemerintah kepada DPR RI juga dianggap berpotensi memberi dampak buruk bagi perempuan, buruh, petani, nelayan, mahasiswa, masyarakat adat, miskin kota dan pedesaan.

Massa aksi Gerak Makassar tetap bertahan hingga malam.

Hingga malam hari, massa aksi Gerak Makassar tetap bertahan di depan Gedung DPRD Sulsel.

Related Posts

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: