Gerak IWD Sul-sel Serukan Keadilan, Kesetaraan dan Kesejahteraan

Penulis : Affif

Makassar, Cakrawalaide.com – Gerak International Women’s Day Sulawesi Selatan (Gerak IWD Sul-sel) serukan perlawanan perempuan untuk keadilan, kesetaraan dan kesejahteraan dalam aksi demonstrasi memperingati hari Perempuan Internasional di bundaran Center Point of Indonesia (CPI), Jl. Metro Tanjung Bunga Makassar, Senin (8/03/2021).

Gerak IWD yang tergabung dari beragam organisasi ini berkumpul di Pantai Losari Makassar dan melakukan longmarch menuju titik aksi. Peserta aksi hadir dengan mengenakan kostum yang beragam, mulai dari pakaian adat Sul-Sel, seragam sekolah, hingga caping petani. Beragam poster bertuliskan protes serta tuntutan turut dibawa oleh peserta aksi.

Ani selaku Humas dalam aksi tersebut mengungkapkan bahwa sampai hari ini pun diskriminasi, eksploitasi, tindak kekerasan, dan segala bentuk penindasan lainnya terhadap perempuan masih membelenggu, terlebih perempuan miskin, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya.

“Momentum Hari Perempuan Internasional diperingati setiap tahunnya di seluruh dunia termasuk Sulawesi Selatan. Momentum tersebut digunakan sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan perempuan kepada publik,” tukasnya.

Pada peringatan hari perempuan internasional kali ini Gerak IWD Sul-Sel tidak hanya melihat persoalan perempuan dari satu sektor saja. Mereka juga mengangkat persoalan perempuan nelayan, petani, buruh migran dan papua. “Sehingga isu besarnya bagaimana kemudian perempuan melawan dominasi kuasa, kuasa terhadap kekerasan, patriarki dan kuasa terhadap militerisme.” jelasnya.

Data yang terkonfirmasi dari aliansi GERAK IWD SULSEL sepanjang tahun 2020 terdapat 480 kasus yang beragam, di antaranya, kasus KDRT terdapat 31 kasus, tindak kekerasan terdapat 56 kasus, KBGO terdapat 2 kasus, kekerasan seksual baik secara umum maupun yang terjadi di ranah pendidikan terdapat 59 kasus, traffiking yang dialami oleh perempuan buruh migran terdapat 19 kasus, kekerasan negara terhadap perempuan nelayan maupun petani terdapat 313 aduan dan berbagai praktek genosida dan pelanggaran HAM di tanah Papua yang tidak kunjung di selesaikan oleh negara.

Anggi salah satu peserta aksi Gerak IWD Sul-sel menuturkan, dengan melihat data tingkat kekerasan yang dialami perempuan, seharusnya mendapat perhatian khusus dari Pemerintah agar marjinalisasi dan tindak kekerasaan yang dialami oleh perempuan bisa segera terselesaikan. “Jika melihat CATAHU KOMNAS Perempuan, setiap tahun angka kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat sehingga kami mempertanyakan peran dan keberpihakan pemerintah dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan,” jelasnya.

“Sudah sejak tahun 2016, kami menuntut disahkannya RUU Penghapusan kekerasan seksual sebagai solusi dalam penanganan kasus kekerasan seksual yang berperspektif dan berpihak pada perempuan, namun hingga tahun 2021, pemerintah belum memperlihatkan keseriusan dan keberpihakannya sehingga RUU PKS sampai saat ini belum jg di sahkan,” tambahnya.

Ica selaku Jendral lapangan Gerak IWD juga menambahkan bahwa RUU PKS mendesak untuk segera disahkan. Menurutnya saat ini belum ada aturan yang adil dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual di Indonesia.

“Sangat urgen, karena melihat bagaiman kasus-kasus terus meningkat dan sampai hari ini belum ada payung hukum yang melindungi dan banyak korban kekerasan maupun pelecehan yang tidak bisa membuktikan kasusnya di pengadilan,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, “titik terpenting dalam RUU tersebut adalah pemulihan terhadap korban kekerasan seksual,” tutupnya.

Editor : Munes

Related Posts

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: